Kamis, 12-12-2019,  

Home   Pengumuman  Foto  Video  Situs Terkait  Kritik & Saran  Kontak


  Ikuti kami di Selamat datang di website Balitbangda Kabupaten Balangan
 
0 1 2


Foto Kegiatan


Bank Data


Download Center

Berita dan Kegiatan


Ekspose Laporan Akhir Kajian Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan kepada anak di Kabupaten Balangan

1. Acara dimoderatori oleh Kepala Balitbangda, dengan narasumber dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat Dr.Budi Suryadi. Acara diawali dengan paparan dari narasumber, dan yang bisa disimpulkan disini adalah dari responden yang terdiri 103 responden (33 anak SD, 39 anak SMP dan 31 anak SMA) yakni pola kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Balangan meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi dan kekerasan fisik. Namun kekerasan psikis dan kekerasan seksual lebih cenderung terjadi pada anak perempuan sedangkan kekerasan fisik lebih dominan terjadi pada anak laki-laki. Kekerasan terhadap anak ini terjadi di area sekolah, area keluarga dan area lingkungan namun lebih besar ditemukan di sekolah. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Balangan meliputi faktor internal terdiri dari berasal dalam diri anak, orang tua, kemiskinan dalam keluarga dan perkembangan status, umum, jenis kelamin dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi lingkungan sosial dan media.

2. Kekerasan seksual terjadi dengan prosentasi SD sebanyak 32%, SMP 32% dan SMA 48%, ternyata kekerasan seksual sudah ada dimulai dari sekolah dasar. Penguatan hukum adalah dari aspek peraturan terhadap kekerasan anak, penguatan sekolah adalah dalam hal membuat peraturan yang mengatur agar jangan sampai terjadi kekerasan anak, misalnya perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal terlarang terutama kekerasan, intervensi sosial yakni melakukan kunjungan dan pendampingan bagi keluarga yang baru mempunyai anak.

3. Adapun beberapa rekomendasi yang disarankan adalah a) Perlunya pembuatan peraturan daerah tentang penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Balangan; b) Perlunya program anti kekerasan anak yang melibatkan institusi sosial lainnya; c) Perlunya program penyadaran kesejahteraan sosial anak; d) Perlunya pembelajaran kekerasan anak di sekolah; e) Perlunya media pembelajaran kekerasan anak di sekolah; f) Perlunya pembelajaran kekerasan anak di keluarga; g) Perlunya pelatihan keterampilan penanganan stress bagi guru BK; h) perlunya pelatihan manajemen sumber daya kepala sekolah dalam menciptakan sekolah anti kekerasan anak; i) Perlunya program kunjungan rumah bagi orang tua yang baru memiliki anak; j) Perlunya program layanan terpadu bagi anak korban kekerasan di sekolah-sekolah;

4. Komentar Kepala Balitbangda yakni dilihat dari rekomendasi 2 dinas yang berperan banyak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan.

5. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
a. Ibu Nor Ainani (Sekretaris DPPPA)
-  Kekerasan fisik berjumlah 11 orang, tindakannya adalah berkelahi dan memukul, meminta penjelasan yang dimaksud pemukulan, karena zaman dulu pemukulan sangat biasa terjadi. Apakah termasuk kekerasan tingkat berat dan sudah berakibat anak takut hadir sekolah dan meminta berhenti/ pindah sekolah.
-  Dari penelitian ini dalam menggali kasus apakah ada laporan dari guru mengenai anak putus sekolah disebabkan akan dinikahkan.
-  Rekomendasi berupa yang ada di DPPPA adalah Perda Nomor 3 tahun 2016
-  Berbagai usaha sudah dilaksanakan oleh DPPPA berupa pembentukan Pokja perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, sosialisasi kekerasan rumah tangga, di setiap desa membentuk forum anak daerah, moment hari anak nasional disisipkan himbauan, pola asuh anak disosialisasikan ke sekolah2, majelis2 ilmu.
b. Ibu Mulidiah (Kabid PPA DPPPA)
-   Hasil penelitian tidak terlalu mengejutkan karena sudah disinyalir seperti itu, karena selama ini belum ada penelitian dan dinas hanya menerima laporan dari kasus2, berdasarkan kecurigaan tersebut dinas meminta balitbangda untuk membuktikan kecurigaan kami. Dari 103 sampel ada 36 kasus kasus kekerasan anak, itu baru dari 103 sampel. Kalau banyak sampel lagi akan tergambar peningkatan yang sangat signifikan.
-   Tahun 2019 adalah 8 kasus kekerasan anak, 6 kekerasan seksual, sehingga di ekspose kami ngotot dimasukkan kekerasan seksual di dalam penelitian. Kekerasan fisik 1 kasus dan psikis 1 kasus. Kekerasan yang terjadi antar anak di sekolah yang akhirnya melibatkan orang tua, orang tua marah dan pelaku dipukul oleh orang tua sekarang sudah dilaporkan ke polisi.
-   S.d. oktober 2019 sudah ada 17 anak yang berhadapan dengan hukum, sementara tahun 2018 8 anak. 5 diantaranya adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual anak. 5 kasus kekerasan seksual diakibatkan karena anak menonton film porno.
-  Sosialisasi baru bisa dilakukan di 1 kecamatan 1 sekolah, di balangan 172 sekolah di Kab. Balangan belum termasuk Tsanawiyah, Aliyah. Tahun 2018 8 SLTA, belum pernah melakukan ke Sekolah Dasar, berdasarkan hasil penelitian SD pun sudah terpapar kekerasan, sehingga kedepannya kami akan melakukan sosialisasi ke SD juga.
-  Program sekolah ramah anak, baru menyasar beberapa sekolah saja. Di Sekolah ramah anak perlu penekanan untuk menghindari kekerasan anak, karena peraturan sekolah yang ada masih sangat umum.
-  Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat masih tahap pembentukan saja, belum pernah dilakukan monitoring untuk mengetahui kinerjanya.
-  Sosialisasi Pola Pengasuhan Anak Remaja (PAR) dengan kasih sayang di desa-desa.
-  Perda nomor 3 tahun 2016 tidak diminta oleh peneliti, secara umum perda tidak jauh berbeda dengan UU Anak.
c. Bapak Rafiul (Kabid Pembinaan SMP Disdik)
-  Peneliti mengungkapkan di balangan kasus kekerasan anak tergolong tinggi, apakah ada grade tertentu untuk dikategorikan rendah, sedang, tinggi.
-  Rekomendasi perlu adanya pelatihan untuk kepala sekolah, 2018 Disdik untuk melatih semua kepala sekolah dari SD-SMP dari P2KS dari Solo, dan semua kepala sekolah sudah sertified tentang pengelolaan sekolah. 1/3 waktu di sekolah sisanya 2/3 di lingkungan masyarakat termasuk keluarga, sehingga bisa dikatakan faktor paling besar adalah dari lingkungan rumah. Tanpa dilatihpun seorang guru punya naluri mendidik (menyampaikan etika/ sikap yang baik kepada siswa).
-  Berapa jumlah populasi dalam sekolah ini, berapa jumlah responden.
-  Kekerasan terhadap anak tidak bisa dihubungkan dengan suku, karena dicermati di medsos adalah diluar Suku Banjar. Belum ada pembanding antara kasus kekerasan di Kalsel dengan kasus kekerasan di Indonesia.
d. Tanggapan Peneliti
-  Balangan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Kalsel, dari populasi area sekolah, sampel diatas 100 dibilang valid karena menggunakan metode Slovin. Jadi jangan di debat masalah metodologinya karena dari bebapa uji yang dilakukan sudah.
-  Tidak menyebutkan SMP mana, yang ditampilkan adalah data di salah satu SMP.
-  Tidak sedang menyalahkan pihak manapun, yang jelas hasil penelitian ini adalah menghasilkan bahwa di tingkat manapun ada masalah.
-  Baru disadari orang tua menjadi dilaporkan ke anak karena perda perlindungan anak yang lebih muncul, sehingga pemukulan oleh orang tua anak yang dipukul kepada anak pelaku pemukulan dihukum.
-  Yang dimaksud kekerasan adalah pemukulan, seksual adalah menyentuh bagian tubuh dan menonton porno yang fenomenanya di sekolah dasar sudah banyak dan itu fakta.
-  Pemukulan hanya menyebabkan memar bukan, namun termasuk fisik, absen kosong sama sekali karena bekerja, tidak mau hadir di sekolah bercampur antara kekerasan fisik dan seksual. Psikisnya trauma, makanya menyarankan program penanganan stress bagi guru BK, sehingga bisa menyelesaikan sampai tingkat trauma, tapi menjustifikasinya bahwa guru-guru tidak pernah memukul. Level peristiwa terjadi di tingkat siswa bukan tingkat guru.
-  Pasal pencegahan di Perda, sehingga bisa diusulkan kegiatannya. Bila belum ada direvisi saja perdanya penambahan pasal pencegahan.
e. Bapak HM. Hifni Effendi (Kaban Balitbangda)
-  Mengenai rekomendasi “Perlunya pelatihan keterampilan penanganan stress bagi guru BK” karena tugas guru BK adalah mendiagnosa permasalahan yang terjadi di anak kemudian melimpahkan kepada yang berwenang menangani.
-  Patut  menambah program sosialisasi Perda tersebut sehingga setelah setahun dilaksanakan perlu lagi diteliti apakah ada penurunan kasus kekerasan anak
f. Staf Unit PPA Polres Balangan
-  Pernikahan dini karena ada menangani 1 perkara dibawah 18 tahun dan psikologisnya masih labil, UU No 1 Tahun 1974 tidak tertera apabila ada pelanggaran tidak ada sanksi. Diharapkan ada perda tentang pernikahan dini, supaya batasan lebih jelas mengenai usia boleh menikah.
-  Pelatihan melibatkan para aparat penegak hukum
Tanggapan peneliti : tahun 2014 meneliti pernikahan dini di Kalsel, awalnya pernikahan dini tinggi di perdesaan, pada akhir2 ini di perkotaan juga tinggi karena pergaulan bebas. Di teori kekerasan pernikahan yang dipaksakan termasuk kekerasan, namun apabila memang tidak ada solusi lain menyelesaikan dengan pernikahan dini bagi kasus pergaulan bebas diperbolehkan (terkait aib, norma kesopanan). Pernikahan dini subur di daerah tambang karena motif ekonomi, terbesar lagi di Kotabaru. Perbedaan alasan : pola agama di hulu sungai, alasan ekonomi di daerah tambang, tidak siap hamil (sehingga perempuan lebih menjadi korban). Saat program dipegang BKKBN Jakarta, setelah diserahkan ke daerah penanganan Kalsel menjadi nomor 1 (program bersaing anggaran) gejala kekerasan yang lebih dikorbankan adalah perempuan. 
g. Ibu Dwi Laksmi Wulandari (BNN Balangan)
- Bentuk kekerasan eksploitasi tiba-tiba muncul di kesimpulan, dalam bentuk apa di sekolah atau di keluarga.
- Dari hasil penelitian adakah anak kasus kekerasan kemudian melarikan diri ke narkoba?
h. Bapak Masdiansyah (SMA Lampihong)
- Kekerasan psikis bullying efeknya adalah anak sampai keluar dari sekolah, bagaimana cara menguatkan mentalnya, di sekolah ada latihan dasar kepemimpinan yang sebagian besar diikuti oleh anak yang sudah kuat mentalnya, bagaimana penanganan anak yang mentalnya lemah?
Tanggapan peneliti : kekerasan eksploitasi yang dimaksud adalah orang tua tidak menyuruh bekerja sedangkan penelantaran tidak ditemukan di 103 sampel. Tidak ada pelarian ke narkoba dan obat-obatan karena kuesionernya akan mengunci sehingga responden tidak bisa berbohong. Mengapa ospek di S1 dihentikan, karena tidak ada obatnya bullying itu, dan berat. Dengan memotong peristiwa bullying dengan pembentukan lingkungan yang lebih ramah anak, mengkondusifkan lingkungan melarang pembullyan. Kemampuan menerima perbedaan orang lain.

  Hits (14)    Waktu :17-10-2019 (09:58:11)   Komentar (0)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Tidak ada komentar
Hal