Selasa, 15-10-2019,  

Home   Pengumuman  Foto  Video  Situs Terkait  Kritik & Saran  Kontak


  Ikuti kami di Selamat datang di website Balitbangda Kabupaten Balangan
 
0 1 2


Foto Kegiatan


Bank Data


Download Center

Berita dan Kegiatan


Diskusi laporan akhir Kajian Pengaruh Penyelenggaraan DIklat terhadap Efisiensi dan Efektivitas Anggaran di Kabupaten Balangan

Ekspose Laporan Akhir Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Pelatihan terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran di Kabupaten Balangan. Acara yang dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan pada Senin, 07 Oktober 2019 diawali dengan pembukaan oleh Bupati Ansharuddin, acara dilanjutkan dipandu oleh Kepala Balitbangda Drs. Hifni Effendi, MAP dengan narasumber dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat Dr. Nasruddin,M.Si dan Ibu Dr.Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si. Acara dilanjutkan dengan paparan dari narasumber mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, jadwal penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa a). pola penyertaan relative lebih layak dari aspek kelengkapan sarana dan prasarana dibandingkan dengan kedua penyelenggara (Kabupaten Tabalong dan HSS), sedangkan pola fasilitasi lebih efisien dalam penggunaan APBD sebesar Rp.13.905.000,- per peserta; efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi; peningkatan jumlah ASN yang memiliki sertifikasi PIM, pola fasilitasi merupakan persiapan awal untuk mempersiapkan diklat tenis kedepannya.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Kepala BKPPD Bp. Suprianoor menyampaikan hasil penelitian ini menjadi dasar kebijakan dalam hal melakukan peningkatan kompetensi dengan pola fasilitasi maupun penyertaan dan akan diberlakukan di tahun 2020 mendatang. Beberapa masukan terkait kajian ini adalah a) Apa yang menjadi latar belakang untuk melakukan kajian pelaksanaan peningkatan kapasitas dengan pola fasilitasi, di kajian tidak dicantumkan sehingga perlu diselenggarakan diklat dengan pola fasilitasi, b) Pejabat es.4 berjumlah 375 orang yang belum mengikuti diklat 251 orang, yang sudah mengikuti baru 124 orang. Bagaimana cara menghabiskan es.4 agar semua bisa mengikuti diklat. Karena sangat berpengaruh kepada kinerja organisasi (berdasarkan hasil survey). Walaupun dari pihak BKP2D sudah mengirimkan banyak peserta ke BPSDM kalsel dll, karena terkendala masalah kuota 20 orang/ tahun. Jadi bisa dihitung berapa tahun lagi semua es.4 yang belum diklat bisa diikutsertakan semua, c) Sehingga perlu percepatan selain menggunakan pola penyertaan juga perlu dilakukan pola fasilitasi juga. Jadi harapan kami 1-2 tahun kedepan pola fasilitasi bisa dilaksanakan, kecuali ada dukungan dari Bappeda, d) Pola fasilitasi bisa dilaksanakan diluar Balangan, di gedung LPMP misalnya dengan menganggarkan penyewaan tempat, seperti sudah dilakukan oleh Kab.Tanah Bumbu, e) Penyelenggaraan pelatihan ini berpengaruh pada indeks profesionalitas ASN, Kab Balangan tahun 2018 termasuk kabupaten yang dinilai oleh MenpanRB (4 dimensi yakni kualifikasi pendidikan 30%; kompetensi pengembangan diri ASN 40%; kinerja 20%; kedisiplinan 10%) dengan hasil dikategorikan masih sangat rendah

Tanggapan dari tim peneliti : sebagaimana dijelaskan tadi, apabila mau mempercepat penyelenggaraan diklat bisa memanfaatkan gedung-gedung yang ada sehingga tidak perlu membangun baru. Penyelenggaraan dengan pola fasilitasi tidak tergantung kuota dari BPSDM Propinsi. Dengan pola penyertaan perlu 13 tahun, sementara itu pola fasilitasi memerlukan 6 kali pelaksanaan diklat aja dengan asumsi sekali melaksanakan 40 orang peserta. Sesuai dengan standar memang pemda memerlukan fasilitas/ sarpras gedung diklat bukan saja untuk diklat structural melainkan juga diklat teknis. Banyak sekali variable anggaran dari penyelenggaraan pelatihan fasilitasi dengan menyewa gedung (catering, gedung, tempat menginap, dll) sehingga tetap lebih efisien apabila memiliki gedung sendiri.  

Bp. Fauzi, Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan diklat tidak hanya tempat yang tersedia tetapi ketersediaan narasumber juga perlu diperhatikan dan perlu penyampaian secara komprehensif di dalam laporan, jika dilakukan pola fasilitasi apa yang perlu daerah bantu (penganggaran). Pembuatan gedung diklat sesuai dengan kebutuhan sudah sangat baik, jangan sampai membuat bangunan yang akhirnya tidak terpakai (sarpras PON)

Dari Diskominfo (Syarif Ubaidillah) menyampaikan bahwa Perlu sinergitas antara judul dan isi, pola penyertaan tidak bisa dihindari terkait fasilitas-fasilitas yang kita miliki, dan pernah dilaksanakan diklat di Bandung PIM III di Hotel, bagaimana kalau Kabupaten Balangan juga melaksanakan lagi

Dr. Akhirani, S.Pd, M.AP, Kepala Dinas Perkim Sangat mengapresiasi hasil penelitian ini, Balitbangda sudah maksimal dalam menghasilkan penelitian sebagai IKU dari Balitbangda. Tinggal BKP2D yang menindaklanjutinya sehingga ikut membantu mencapai IKU Balitbangda. Sedangkan masukan dari Abdillah (Kabid Diklat BKP2D) bahwa Berdasarkan peraturan yang ada bahwa diklat tidak bisa dilaksanakan di hotel, BKP2D jadi melaksanakan di hotel karena semua BPSDM penuh karena latsar CPNS dan IPDN dan hotel yang dipergunakanpun juga sekelas hotel melati, dengan bekerjasama dengan BPSDM Bandung. Komentar Peneliti dan Kepala BKP2D di akhir acara yakni sepakat dengan perlunya pembangunan gedung sarana diklat sebagaimana arahan dari BPSDM bahwa pemda bisa melaksanakan diklat dengan pola fasilitasi. Meskipun melaksanakan dengan pola fasilitasi, narasumber tetap dari BPSDM dan sertifikasi pelatihan PIM dari LAN.  Mengenai judul tidak bisa dirubah lagi karena sesuai dengan DKA, jadi hanya bisa dilakukan ruang lingkup substansinya yang dispesifikasikan.  Mengomentari tanggapan dari Bp. Akhirani, karena kajian ini merupakan usulan dari BKP2D, sehingga hasil rekomendasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

 


  Hits (4)    Waktu :08-10-2019 (14:36:36)   Komentar (0)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Tidak ada komentar
Hal