Rabu, 21-11-2018,  

Home   Pengumuman  Foto  Video  Situs Terkait  Kritik & Saran  Kontak


  Ikuti kami di Selamat datang di website Balitbangda Kabupaten Balangan
 
0 1 2


Foto Kegiatan


Bank Data


Download Center

Berita dan Kegiatan


Rapat Ekspose Laporan Pendahuluan Kajian Pengembangan Aplikasi Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan Tahun 2018

Acara rapat ekspose laporan pendahuluan kajian pengembangan aplikasi layanan kepegawaian berbasis elektronik di Kabupaten Balangan dilaksanakan pada Senin, 14 Mei 2018 di Ruang Rapat Balitbangda Kabupaten Balangan. Acara dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Ibu Resty Fauriana, ST, MT, dengan narasumber dari tenaga ahli penyusun penelitian dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri dari Bapak  Radityo Adi Nugroho, ST. M.Kom, Bapak Irwan Budiman, ST, M.Kom dan Bapak Indarto Budi Prasetyo, S.Kom. Undangan yang hadir diantaranya adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bapak Agus Muslim, Kasi Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bapak Arswendi Arrisdhira, S.Kom sebagai Narasumber Pembahas, Dinas Informasi dan Komunikasi serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  dari Kecamatan Batumandi, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Latar belakang penelitian ini antara lain Aplikasi dan database ASN belum terintegrasi, sebagian berkas kepegawaian yang ada masih berupa dokumen fisik (kertas) dan aplikasi kepegwaian yang sudah ada di Kabupaten Balangan dinilai belum mampu mengakomodir tuntutan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah
  1. Mengidentifikasi aplikasi-aplikasi kepegawaian berbasis elektronik yang cakupan layanan kepegawaian dan kewenangannya internal kabupaten (BKP2D) untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas layanan kepegawaian
  2. Menilai kelayakan aplikasi layanan kepegawaian yang sudah ada untuk dapat lebih dikembangkan
  3. Memberikan rekomendasi aplikasi-aplikasi kepegawaian berbasis elektronik yang relevan diterapkan di  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan
Ekspose di awali dengan pemaparan dari tim ahli mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pnenelitia. Alur penlitian dijelaskan mulai dari review blueprint aplikasi Rencana Induk Pengembangan E-Government  kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020, review undang-undang dan aturan kepegawaian yang terbaru untuk dapat menganalisis kondisi yang diharapkan, observasi kesediaan aplikasi dan wawancara untuk dapat menganalisis kondisi existing. Kemudian dilakukan kajian kesenjangan untuk penyusunan strategi pengembangan aplikasi kepegawaian di kabupaten Balangan. Pada ekspose laporan pendahuluan ini sangat diharapkan masukan dan saran dari peserta ekspose untuk kesempurnaan kajian pengembangan aplikasi kepegawaian di kabupaten Balangan.

Beberapa pertanyaan /saran antara lain :

Bp. Agus Muslim (Sekretaris BKP2D)

-       Aplikasi kepegawaian memang seharusnya sudah dikembangkan sesuai dengan tuntutan kepegawaian, penilaian kinerja yang dihubungan dengan tunjangan kinerja  memang sangat diperlukan. Berdasarkan Rapat koordinasi pembinaan kepegawaian ada istilah corporate university, dari kajian nanti juga bisa dimasukkan dasar-dasar untuk pengembangan kearah corporate university, karena setiap kabupaten/kota diharapkan sudah mengarah ke sana.


Bapak Arswendi Arrisdhira, S.Kom (Kasi Informasi BKP2D)

- Dari paparan peneliti dijelaskan mengenai Pengadaaan CPNS, untuk Kabupaten/Kota pengadaan PNS hanya sampai ranah mengumumkan, apakah nantinya harus punya aplikasi tersendiri karena semua aplikasi untuk pengadaan CPNS merupakan kewenangan dari pusat.

-      Modul pendidikan dan pelatihan juga perlu disepakati apakah kajian sampai kearah sana

-    Integrasi kepegawaian terkait kinerja kepegawaian dan absensi online sangat memerlukan e-kinerja dan absensi online. Misalnya SKP belum terakomodasi di aplikasi sehingga cuti tidak bisa otomatis, integrasi aplikasi sangat diperlukan. Jika e-kinerja ada sangat banyak sekali manfaatnya.

 

Bapak Agus Hariyanto (Kasi Tata Kelola e-Gov Diskominfo)

-      E-government belum di sahkan, dalam Raperda di atur semua kegiatan rencana yang berhubungan dengan e-government, salah satunya bidang kepegawaian. Dinas komunikasi dan informasi hanya sebagai bank data dan mengintegrasikannya. Semua SKPD yang mempunyai aplikasi sebagai wali data, menggunakan “Simantra” yang akan digunakan kominfo Balangan.

-     Yang paling penting saat ini adalah absensi online dan e-kinerja bisa di lihat di Bandung sebagai bahan perbandingan sudah menggunakan TPP

 

Bapak S. Enggo Widodo (Kabid. Pengelolaan Informasi  dan SKP)

-      Pengembangan e-government sekarang faktanya raperda belum disahkan, SKPD yang ingin mengembangakan Aplikasi masih terbuka lebar seluas-luasnya, dinas komunikasi dan informasi hanya mengintegrasikan datanya.

-    Modul e-Government tidak perlu dirubah untuk mengantisipasi perkembangan aplikasi selanjutnya ke depan.

-      Terkait Pejabat umum dan kepegawaian indicator kedisiplinan, absensi online harus terpusat, adanya link server, karena masalah absensi akan selalu ada jika belum ada link server yang terpusat

 

Bapak Helmi Rahman (Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batumandi)

-      Dengan adanya aplikasi kepegawaian yang ada saat ini (SILKA). Kasubag’ umum kepegawaian sangat terbantu sekali, silka yang digunakan terakhir adalah mengupdate data non PNS dan pemutahkiran data.

 

Ibu Azmi Yuliani (Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dukcatpil)

-      Dengan adanya aplikasi kepegawaian yang ada saat ini (SILKA). Kasubag’ umum kepegawaian sangat terbantu sekali, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak aplikasi, satu saja tapi menyeluruh, jika  ada absensi online sangat terbantu sekali.

 

Bapak Akhmad Sufian (Kasubag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP)

-    Permasalahan di Umum dan kepegawaian saat ini, sebagai user aplikasi yang banyak  dengan menggunkan e-government sangat terbantu sekali sehingga mengurangi dokumen yang berbentuk fisik, pengajuan cuti perlu waktu yang lama, kalau bisa saat mau cuti sudah dapat diproses secara langsung.  Sangat berharap adanya absensi online dan tunjangan jabatan sangat setuju kalo online juga.

-      Aplikasi-aplikasi kalau bisa sudah terintegrasi sehingga tidak perlu beberapa kali input data.


Tanggapan :

-   Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan E-government yang ada di kabupaten Balangan, sehingga perlu disepakatai dan disamakan persepepsi untuk kesempurnaan kajian Pengembangan aplikasi layanan kepagawaian berbasis elektronik yang ada di kabupaten Balangan, aplikasi-alikasi apa saja yang nantinya dapat dikembangakan.

-   Untuk aplikasi tidak bisa hanya 1, karena semakin banyak aplikasi semakin baik, tapi aplikasi tersebut dapat direduksi bagaimana kita dapat mengurangi jumlah alamat saja. Aplikasi ada untuk memecahkan masalah, semakin banyak masalah semakin banyak aplikasi.


      Hits (72)    Waktu :03-07-2018 (09:39:02)   Komentar (0)

    Komentar
    Alamat Email
    Komentar

    Tidak ada komentar
    Hal